N.Mujianto Ketua Harian DPP LSM LIDIK Soroti Sikap Prof. Yadiman, Desak Keterbukaan RAB, SPK, Pajak dan Anggaran untuk Desa Penerima Manfaat di Kabupaten Sumedang
SUMEDANG SKU.www.suara-lidik.com -, Jumat (30/10/2026) — Program pembangunan kolam tematik di sejumlah wilayah Kabupaten Sumedang mulai menuai sorotan. Ketua Harian DPP LSM LIDIK, N. Mujianto, mempertanyakan transparansi anggaran yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp504 juta setelah pemotongan pajak.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah N. Mujianto mengaku justru dikeluarkan dari grup WhatsApp yang dibentuk untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
Menurut N. Mujianto, dirinya menduga pengeluaran dari grup tersebut berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikannya mengenai besaran anggaran pembangunan kolam tematik.
Ia menyebut tindakan tersebut diduga dilakukan oleh Prof. Yadiman, yang sebelumnya telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan pihak Koalisi 99 Peduli Sumedang.
“Kami hanya mempertanyakan berapa sebenarnya nilai anggaran program kolam tematik tersebut. Informasi yang kami terima, anggarannya diduga sekitar Rp504 juta setelah dipotong pajak. Kami ingin mengetahui berapa nilai anggaran sebelum pajak, berapa pajak yang dipotong, berapa nilai RAB, dan berapa anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembangunan,” tegas N. Mujianto.
Ia menilai pertanyaan mengenai anggaran merupakan hal yang wajar, terlebih apabila program tersebut menggunakan dana yang bersumber dari keuangan negara.
Awalnya Ingin Membantu Menyukseskan Program, Mengapa Justru Dikeluarkan dari Grup?
N. Mujianto menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya bersama sejumlah anggota Koalisi 99 Peduli Sumedang telah menghadiri kegiatan sosialisasi program di Dinas Perikanan Kabupaten Sumedang.
Setelah kegiatan tersebut, dilaksanakan pertemuan lanjutan bersama Prof. Yadiman dan H. Ecek Karyana selaku Pembina Koalisi 99 Peduli Sumedang.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi dan koordinasi untuk membahas upaya mendukung keberhasilan program pembangunan kolam tematik.
Menurut N. Mujianto, setelah pertemuan tersebut, dirinya bersama rekan-rekan Koalisi 99 Peduli Sumedang menggagas pembentukan grup WhatsApp.
Tujuannya untuk mempermudah komunikasi, koordinasi, dan penyampaian informasi mengenai perkembangan program.
“Justru ide pembentukan grup WhatsApp itu berasal dari kami bersama teman-teman Koalisi 99 Peduli Sumedang. Tujuannya agar komunikasi lebih mudah, program berjalan sukses, dan semua pihak dapat saling membantu,” ungkapnya.
Namun, N. Mujianto menyayangkan perkembangan komunikasi dalam grup tersebut.
Dirinya mengaku dikeluarkan dari grup setelah mempertanyakan besaran anggaran program.
“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa ketika kami menanyakan anggaran justru dikeluarkan dari grup? Apa yang salah dengan pertanyaan mengenai transparansi? Kami tidak menuduh siapa pun, tetapi kami berhak meminta penjelasan,” tegasnya.
N. Mujianto Hubungi Prof. Yadiman Melalui Telepon dan WhatsApp
Merasa perlu mendapatkan kejelasan, N. Mujianto kemudian menghubungi Prof. Yadiman secara langsung melalui telepon seluler dan pesan WhatsApp.
Dalam komunikasi tersebut, N. Mujianto mempertanyakan alasan dirinya dikeluarkan dari grup tanpa pemberitahuan atau klarifikasi terlebih dahulu.
Melalui pesan WhatsApp yang diperlihatkannya, N. Mujianto menyampaikan bahwa dirinya bersama H. Ecek Karyana dan Koalisi 99 Peduli Sumedang sejak awal memiliki niat membantu menyukseskan program.
“Tujuan kami ingin membantu Bapak Prof. bersama Bapak H. Ecek selaku pembina kami. Tetapi mengapa kami dikeluarkan dari grup tanpa komunikasi terlebih dahulu?” demikian inti pertanyaan yang disampaikan N. Mujianto melalui WhatsApp.
Dalam percakapan tersebut, Prof. Yadiman juga memberikan tanggapan singkat, “Alhamdulillah sdh,” ketika N. Mujianto menanyakan komunikasi dengan H. Ecek Karyana.
Namun, berdasarkan tangkapan layar yang diperlihatkan, belum terlihat jawaban terperinci mengenai alasan pengeluaran N. Mujianto dari grup WhatsApp.
N. Mujianto menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai keanggotaannya dalam grup, melainkan menyangkut keterbukaan informasi program.
“Kami tidak mempermasalahkan sekadar dikeluarkan dari grup WhatsApp. Yang kami pertanyakan adalah mengapa komunikasi mengenai anggaran menjadi persoalan? Apakah meminta transparansi anggaran merupakan sesuatu yang salah?” ujarnya.
Dugaan Anggaran Rp504 Juta, LSM LIDIK Minta Rincian Penggunaan Dana
N. Mujianto menegaskan bahwa informasi mengenai anggaran sekitar Rp504 juta setelah pemotongan pajak harus diperjelas melalui dokumen resmi.
Ia meminta penjelasan mengenai nilai anggaran sebelum pajak, jenis pajak yang dikenakan, besaran potongan pajak, nilai kontrak, dan RAB pekerjaan.
Selain itu, pihaknya ingin mengetahui apakah angka Rp504 juta merupakan anggaran untuk satu lokasi, beberapa lokasi, atau keseluruhan program yang tercantum dalam dokumen.
“Kalau memang anggarannya Rp504 juta setelah pajak, kami ingin mengetahui berapa nilai awalnya. Pajak apa yang dipotong dan berapa persen? Berapa biaya pembangunan fisik? Berapa harga material? Berapa biaya tenaga kerja? Semuanya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata N. Mujianto.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi ketidaksesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, kualitas material, dan hasil pembangunan.
Ia menegaskan bahwa angka Rp504 juta masih merupakan informasi yang perlu diverifikasi, bukan nilai kontrak yang telah dipastikan kebenarannya.
Program Kolam Tematik di Sejumlah Desa, Siapa Penanggung Jawab Anggarannya?
Berdasarkan dokumen yang diterima LSM LIDIK, sejumlah desa di Kabupaten Sumedang tercantum dalam daftar program, di antaranya Desa Ganjaresik, Kecamatan Wado; Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor; Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal; Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu; serta Desa Cisurat, Kecamatan Wado.
Nama Yadiman juga tercantum dalam kolom tim pekerja pada dokumen tersebut.
Sementara itu, dokumen lain yang diterima memperlihatkan sejumlah lokasi program di Kabupaten Subang.
N. Mujianto meminta penjelasan apakah seluruh lokasi tersebut berada dalam satu paket pekerjaan atau memiliki kontrak dan anggaran masing-masing.
“Kami ingin mengetahui siapa pemilik program, siapa pemberi pekerjaan, siapa penerima SPK, siapa pelaksana, serta berapa anggaran yang diterima setiap desa. Jangan sampai desa penerima manfaat tidak mengetahui nilai pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya,” tegasnya.
Bobot Pekerjaan dan Skema Pembayaran Juga Dipertanyakan
Selain besaran anggaran, LSM LIDIK turut menyoroti dokumen berjudul Rincian Bobot Progres Pekerjaan Program Kolam Tematik.
Dokumen tersebut memuat rincian pekerjaan mulai dari pemasangan bouwplank, pondasi, dinding kolam, waterproofing, instalasi saluran air, kolam IPAL, hingga penyelesaian pekerjaan.
Dalam gambar juga tercantum rancangan skema pembayaran termin pertama sebesar 30%, termin kedua 60%, serta retensi 10%.
N. Mujianto mempertanyakan dasar perhitungan bobot pekerjaan dan mekanisme verifikasi sebelum pembayaran dilakukan.
“Siapa yang menentukan bobot pekerjaan? Apakah berdasarkan RAB dan volume yang sebenarnya? Siapa yang mengawasi kualitas pembangunan? Jangan sampai pembayaran dilakukan tanpa pemeriksaan pekerjaan yang benar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterangan dalam dokumen yang menyebutkan bahwa bobot pekerjaan merupakan rancangan sebelum SPK.
Karena itu, menurutnya, perlu dipastikan apakah rancangan tersebut telah menjadi bagian dari kontrak resmi.
LSM LIDIK Siap Minta Audiensi ke DPRD Sumedang
N. Mujianto menegaskan bahwa DPP LSM LIDIK akan menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengawal program pembangunan kolam tematik.
Pihaknya berencana menyampaikan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Sumedang guna meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Menurutnya, audiensi diperlukan agar informasi mengenai sumber anggaran, nilai proyek, SPK, RAB, perpajakan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan dapat diperoleh secara jelas.
“Kami akan meminta DPRD Sumedang menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Kalau program ini menggunakan anggaran negara, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru menimbulkan polemik akibat kurangnya keterbukaan informasi,” tegasnya.
Ia juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah komunikasi dan audiensi dengan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pusat sesuai kewenangan masing-masing.
N. Mujianto: Jangan Alergi terhadap Pertanyaan Anggaran!
Pada akhir keterangannya, N. Mujianto menegaskan bahwa pertanyaan mengenai anggaran tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap program pembangunan.
Menurutnya, kontrol sosial justru diperlukan agar program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan kolam tematik. Kami ingin program ini berhasil. Tetapi jangan sampai ketika ada yang bertanya mengenai anggaran, justru dianggap tidak tepat lalu dikeluarkan dari forum komunikasi,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat seharusnya mengedepankan komunikasi dan keterbukaan.
“KALAU ANGGARANNYA BENAR, RAB-NYA JELAS, SPK-NYA SAH, DAN PEKERJAANNYA SESUAI ATURAN, MENGAPA HARUS KEBERATAN KETIKA ADA YANG BERTANYA?”
“JANGAN ALERGI TERHADAP TRANSPARANSI! UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN HARUS BENAR-BENAR BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT!” pungkas N. Mujianto.
Hingga berita ini disusun, alasan pengeluaran N. Mujianto dari grup WhatsApp, identitas pihak yang melakukan pengeluaran, serta kepastian nilai anggaran Rp504 juta masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
SKU.www.suara-lidik.com , membuka kesempatan kepada Prof. Yadiman dan seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi serta hak jawab mengenai persoalan tersebut.agar berita berimbang sesuai undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS
Editor: N. Mujianto